MGBdMqV8LGF6NqN4LGJ4NqR6MCMkyCYhADAsx6J=
MASIGNCLEANSIMPLE103

Penggolongan Kependudukan di Indonesia menurut Hukum Hindia Belanda tahun 1927

Penggolongan Kependudukan di Indonesia menurut Hukum Hindia Belanda tahun 1927

Hukum Hindia Balanda yang diterapkan di indonesia pada tahun 1927 salah satunya  yaitu mengatur perihal Penggolongan Kependudukan yang ada di Indoensia.

Adapun pembagian penggolongan kependudukann di indonesia dibagi menjadi 3 golongan sebagai berikut:

1.Golongan Eropa 

Untuk golongan yang masuk kedalam golongan eropa pada Sistem hukum kependudukan yang di terapkan pemerintah Hindi Belanda yakni: Bangsa Belanda ·atau Bukan bangsa Belanda namun berasal dariolonb eropa. Bangsa Jepang ·Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda. Yakni : Amerika, Australia dan Afrika Selatan. Keturunan dari mereka yang diatas 

2.Golongan Timur Asing 

Adapun golongan yang masuk kedalam golongan timur asing yakni golongan china  sedangan  yang bukan golongan timur asing yang bukan cina, yaitu : Arab, India, Pakistan, Mesir dan lain-lain 

3.Golongan Bumi Putera  

Adapun yang termasuk ke dalam golingan ini yaitu penduduk asli/Orang indonesia asli serta keturunan yang tidak termasuk kedalam golongan lain. Orang-orang yang semula termasuk golongan lain kemudian masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan asli Indonesia

Lantas bagaimana penggolongan kependudukan di indonesia pada masa pemerintahan hindia belanda tahun 1927 sebagai berikut:;

Penggolongan penduduk Indonesia ini di tetapkan berdasarkan Indische Staatsregeling Pasal 163, yang mana membagi secara vertikal masyarakat di nusantara pada era kolonial Belanda (1926) menjadi:

1. Golongan Eropa (Orang Belanda, orang Eropa, orang Jepang) - ayat (2)
2. Golongan Timur Asing (Etnis Tiongkok, etnis Arab, etnis India, dsb.) - ayat (4)
3. Golongan Bumiputra (Pribumi) - ayat (3).

Untuk golongan Eropa dan Timur Asing hukum yang diterapkan kepada mereka adalah hukum yang Kolonial Kerajaan Belanda, seperti Wetboek van Straftrecht (Hukum Pidana) dan Burgerlijk Wetboek (Perdata).

Sedangkan terhadap golongan pribumi diterapkan Hukum Adat yang berlaku di masyarakat tersebut.

Demikian lah pembahasan mengenai Penggolongan Kependudukan di Indonesi menurut Hukum Kpendudukan Hinda Belanda pada tahun 1927. Dan semoga apa yang saya berikan mampu membantu teman-teman semua.

Sumber: 


Share This Article :
Candra fitriyanto

Mahasiswa matematika namun lebih suka sastra.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

5606159572399492275

Subscribe