MGBdMqV8LGF6NqN4LGJ4NqR6MCMkyCYhADAsx6J=
MASIGNCLEANSIMPLE103

Pp Nomor 30 Tahun2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

PP NOMOR 30 TAHUN2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL



PP NOMOR 30 TAHUN2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PKPNS)-PPnomor 30 tahun 2019 ini di terbitkan dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam undang-undang Nomor 5 tahun 2014.sebperti telah di ketahui salah satu yang menjadi pertimbangan pembentukan undang-undang nomor 5 tahun 2014  yang berisi tentang aparatur sipil  ngera yang selanjutnya di singkat undang-undang ASN dengan di bentuk nya ASN agar bertujuan untuk mewujudkan aparatur negara yang berkompeten dan profesisonal guna sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Aparatur sipil negara adalah profesi yang berkewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit guna melaksanakan manajemen aparatur sipil negara.
Dan berdasarkan pemikira tersebut, UU ASN mengatur tentang penilaian kerja yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang di landaskan pada sistem prestasi dan karier.UU ASN juga memandatkan agar penilkaian kepada para pns di lakukan secara objektif. Teruku, akuntabel, partisipatif, dan transparan.peraturan mengenai penilaian hasil kerja para PNS dalam UU ASN, perlu di atur lebih lanjut lagi pada peraturan pemerintah seperti yang di mandatkan pada pasal 78.
Karena itulah dalam pasal 2-4 peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaiian kinerja pegawai negri sipil (PK-PNS) di katakan bahwa penilaian kinerja PNS bertujuan agar menjamin  objektivitas pembinaan PNS yang di dasarkan pada hasil prestasi dan karier. Cara penilaian kinerja PNS di lakukan dengan landasan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang di capai, serta prilaku PNS. Pemberian nilai kinerja PNS di lakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
Adapun tujuan penialain kinerja merupakan sebagaimana cara untuk menjamin objektivitas pembinaan kepada PNS yang di laksanakan berdasarkan sistem prestasi dan karier. Dan penilaian sistem kerja merupakan suatu rangkaian pada sitem manajemen kinerja PNS, yang di mulai dari perencanaan kinerja yang merupakan proses pembuatan sasaran kinerja Pegawai yang di singkat (SKP).
Tercantum dalam pasa 5 PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS), dengan tegas di nyatakan bahwa penilaian kinerja PNS harus lah berdasarkan dalam suatu sistem manajemen kinerja PNS. Dan sistem manajemen kinerja PNS terdidi dari:
a.perencanaan kinerja’
b.pelaksanaa, pemantauan kinerja, dan pembinaan kineerja’
c.penilaian kinerja’
d.tindak lanjut’
e.sistem informasi kinerja’
sedangkan pelaksanaan pengukuran SKP di laksanakan dengan cara membandingkan anatra realisasi cara kerja dengan target yang sudah di tetapkan. Lalu di adakan penilaian cara kerja yang merupakan gabungan antara penilaian SKP dan penilaian prilaku kerja dengan menggunakan data hasil pengamatan cara kerja.
Pada saat melakukan penilaian akan di laksanakan sebuah analisis terhadap hamatan pada pelaksanaan pekerjaan agar mendapatkan timbal balik serta agar bisa menyusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian.
Peraturan pemerintah- PP Nomor 30 tahun 2019  tentang penilaian kinerja pegawai negri sipil (PKPNS)  mengatur tentang substansi penilaian kinerja PNS yang terdiri atas penilaian prilaku kerja dan penilaian kinerja PNS, Pembobotan penilaian SKP dan perilaku kerja PNS, pejabat penilai dan tim penilai kinerja PNS, tata cara penilaian, tindak lanjut penilaian berupa laporan kinerja, pemringkatan kinerja, penghargaan kinerja, sanksi, dan sistem informasi kinerja PNS.
Terkait dengan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP), di katakandengan tegas pada pasal 8 PP Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil, bahwasannya perancanaan inerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP dengan memperhatikan prilaku kerja. Dan berikut adalah proses penyusunan SKP:
a.perencanaan strategi instansi pemerintah’
b.perjanjian kineda’
c.organisasi dan kata kerja’
d.uraian jabatan’
e.SKP atasan langsung
Dan SKP wajib di susun oleh PNS dan pejbat penilaian kinerja PNS atau pengelolaan kinerja. SkP haruslah di sepakati oleh pegawai yang bersangkuta dengan pejabat penilaian kinerja PNS setelah di tinjau ulang oleh pengelola kinerja.
Namun harus di ketahui, keberhasilan dari pelaksanaan sistem manajemen kinerja PNS dalam Peraturan pemerintah – PP Nomor 30tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PKPNS) sangat tergantung pada pelaksanaan sistem yang lain yakni pelaksaan rencana strategis instansi pemerintah, rencana kerja tahuan, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, dan urauan jabatan.
Dan ketentuan tentang penilaian kinerja PNS dalam Peraturan Pemerintah – PP Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PKPNS) ini secara legal dapat di gunakan untuk penilaian kinerja calon pegawai negeri sipil.
Berikut kalian bisa baca selengkapnya pada link berikut tentang Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil pada link download berikut:
LIHAT DI SINI ⇒LIHAT DAN DOWNLOAD


Nah itu tadi informasi yang bisa admin berikan mengenai PpNomor 30 Tahun2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil  semoga bermanfaat bagi sahabat semua jangan lupa share kepada rekan rekan sahabat semua agar informasi ini bisa di ketahui oleh para pegawai negri sipil semu, sekian trimakasi
Share This Article :
5606159572399492275