MGBdMqV8LGF6NqN4LGJ4NqR6MCMkyCYhADAsx6J=
MASIGNCLEANSIMPLE103

OTONOMI DAERAH adalah: Definisi, Hukum, Prinsip Dan Tujuan

pengertian otonomi daerah

Definisi otonomi daerah

Apa itu otonomi daerah? Definisi otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengelola sehubungan dengan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan hukum.

Secara etimologis, istilah "otonomi daerah" berasal dari bahasa Yunani, yaitu, "autos" dan "namos". Autos berarti dalam dirinya sendiri, sedangkan namos berarti aturan. Jadi definisi otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan kepentingan rakyat yang dilakukan oleh suatu daerah.

Menurut UU No. 32 tahun 2004, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Baca juga:
  • Pengertian ideologi komunis

Otonomi daerah menurut para ahli

Untuk lebih memahami apa arti otonomi daerah, kita bisa merujuk pada pendapat beberapa pakar tentang daerah otonom. Berikut ini adalah pemahaman tentang otonomi daerah menurut para ahli:

1. Ateng Syarifuddin
Menurut Ateng Syarifuddin, definisi otonomi daerah adalah kebebasan atau kemerdekaan terbatas, di mana kemerdekaan memanifestasikan dirinya sebagai peluang yang harus diperhitungkan.

2. F. Sugeng Istianto
Menurut Sugeng Istianto, gagasan otonomi adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengelola rumah tangga daerah.

3. Benjamin Hoesein

Menurut Benjamin Hoesein, gagasan otonomi daerah adalah pemerintah pada individu dan untuk orang-orang di bagian nasional negara secara informal di luar pemerintah pusat.

4. Syarif Saleh

Menurut Syarif Saleh, gagasan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur dan mengatur daerah itu sendiri, di mana hak tersebut adalah hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.

5. Vincent Lemius
Menurut Vincent Lemius, definisi otonomi daerah adalah kebebasan atau wewenang untuk membuat keputusan politik atau administrasi sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang dan peraturan.

6. Philip Mahwood
Menurut Philip Mahwood, otonomi daerah adalah hak masyarakat sipil untuk memperoleh persamaan kesempatan dan perlakuan, baik dalam hal ekspresi maupun pertahanan, berusaha mempertahankan kepentingan mereka masing-masing dan berpartisipasi dalam kontrol kinerja kinerja pemerintah daerah.

7. Sunarsip
Menurut Sunarsip, gagasan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola dan mengatur semua kepentingan masyarakat sesuai dengan inisiatif mereka sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan.

Hukum Otonomi Daerah Dasar

Dalam implementasinya, otonomi daerah dilaksanakan atas dasar dasar hukum yang kuat.
Berikut adalah beberapa dasar hukum untuk menerapkan otonomi daerah:

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18, paragraf 1 hingga 7, pasal 18A, paragraf 1 dan 2, pasal 18B, paragraf 1 dan 2.
  • Keputusan nomor XV / MPR / 1998 Republik Indonesia tentang pelaksanaan otonomi daerah, perjanjian, distribusi dan penggunaan sumber daya nasional secara adil, serta keseimbangan keuangan pusat dan daerah di bawah NKRI.
  • Keputusan Nomor IV / MPR / 2000 Republik Indonesia tentang rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
  • UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  • UU No. 33 tahun 2004 tentang keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  • UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No. 32 tahun 2004).
Prinsip otonomi daerah

Implementasi otonomi daerah didasarkan pada tiga prinsip, yaitu:
1. Prinsip dekonsentrasi
Ini adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur yang bertindak sebagai wakil pemerintah dan / atau tim pusat regional.

2. Prinsip desentralisasi.
Ini tentang pemberian wewenang untuk mengarahkan pemerintah ke daerah otonom sesuai dengan struktur NKRI dan dasar hukum yang berlaku.

3. Prinsip-prinsip tugas bantuan
Ini adalah alokasi alokasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan biaya, fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Tugas harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pihak berwenang.

Sedangkan prinsip umum administrasi negara adalah:

  • Prinsip yang diperintahkan operator, yaitu, prinsip yang memandu ketertiban, harmoni dan keseimbangan dalam kontrol administrasi negara.
  •  Prinsip keamanan hukum, yaitu, prinsip yang mengacu pada perundang-undangan dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan negara.
  • Prinsip-prinsip kepentingan publik, yaitu prinsip-prinsip yang berfokus pada kesejahteraan umum secara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
  • Prinsip proporsionalitas, yaitu prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
    Prinsip profesionalisme, yaitu prinsip yang mengutamakan keadilan berdasarkan kode etik dan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
  • Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka untuk hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang administrasi negara, dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi, kelompok, dan rahasia negara.
  • Prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip yang menjamin semua kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara, dapat dijelaskan kepada orang-orang atau masyarakat.
  • Prinsip Efisiensi dan Efektivitas, yaitu prinsip yang menjamin penggunaan sumber daya yang tersedia dan bertanggung jawab secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Tujuan otonomi daerah.

Pembentukan otonomi daerah tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama pemberian otoritas regional adalah untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat di wilayah otonom.
Berikut adalah beberapa tujuan otonomi daerah:

1. Tujuan politik
Pelaksanaan pemberian wewenang daerah bertujuan untuk melakukan proses politik yang demokratis melalui partai politik dan DPRD. Dengan adanya otonomi daerah, masyarakat setempat diharapkan mendapatkan pelayanan yang baik, pemberdayaan masyarakat dan penciptaan sarana dan prasarana yang memadai.

2. Tujuan ekonomi.
Dalam hal ekonomi, otonomi daerah diharapkan dapat mencapai peningkatan indeks pembangunan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

3. Tujuan administratif
Ini terkait dengan distribusi administrasi pemerintah pusat dan daerah, termasuk manajemen birokrasi dan sumber daya keuangan.

Pemberian otoritas daerah juga bertujuan untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan memberikan kesempatan bagi penduduk setempat untuk berpartisipasi dalam organisasi pemerintah.

Selain itu, implementasi otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produksi di daerah otonom sehingga memiliki dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat setempat.
Share This Article :
5606159572399492275